PENA GARUT.COM – Kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu kembali ditunjukkan melalui kolaborasi antara Perumda Air Minum Tirta Intan Garut dan anggota DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan.
Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) disalurkan kepada Ibu Novi Megawati, warga Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul. Bantuan tersebut senilai Rp6 juta dan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian yang sebelumnya dinilai kurang layak.
Tak hanya dari BUMD, bantuan juga datang dari Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut yang turut menyalurkan paket sembako sebagai bentuk dukungan tambahan bagi keluarga penerima manfaat.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa menyaksikan langsung sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan stakeholder lainnya dalam membantu masyarakat. Ini bentuk nyata kepedulian terhadap warga yang membutuhkan,” ujar Yudha saat penyerahan bantuan.Rabu(15/04/2026)
Ia menjelaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari kebijakan daerah terkait kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat dalam kategori rentan atau desil 1.
Menurut Yudha, Ibu Novi termasuk dalam kelompok wanita rawan sosial ekonomi yang belum tersentuh bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kita berharap ke depan beliau bisa mendapatkan bantuan lanjutan sesuai program pemerintah daerah, sekitar Rp2 juta per kepala keluarga,” tambahnya.
Direktur Utama Perumda Tirta Intan Garut, Dadan Hidayatulloh, mengungkapkan bahwa bantuan ini bermula dari usulan yang disampaikan Yudha dalam forum pembahasan kebijakan daerah.
“Setelah menerima usulan tersebut, kami langsung berkomitmen untuk membantu. Kondisi Ibu Novi memang sangat membutuhkan perhatian, apalagi beliau harus membiayai pendidikan anak-anaknya yang masih sekolah,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa program CSR ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Garut.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut menyebutkan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus menangani masyarakat kategori desil 1 yang jumlahnya mencapai ratusan ribu jiwa.
“Kelompok ini sangat rentan terhadap kemiskinan ekstrem. Jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tentu cukup berat, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Pihaknya juga terus mendorong perbaikan data masyarakat miskin agar bantuan yang disalurkan lebih tepat sasaran. Pendataan hingga tingkat RT dinilai penting untuk memastikan validitas data di lapangan.
“Kami akan berkoordinasi dengan aparat wilayah, termasuk TKSK dan pendamping PKH, agar data yang ada benar-benar akurat,” tambahnya.
Melalui pendekatan kolaboratif atau pentahelix, diharapkan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat yang paling membutuhkan.
