PENA GARUT.COM– Agenda reses masa sidang kedua tahun 2026 yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Demokrat berlangsung dengan antusiasme tinggi. Kegiatan yang digelar pada Rabu (21/01/2026) tersebut dipusatkan di Desa Sindangmekar dan dihadiri sekitar 150 peserta dari tiga kecamatan, yakni Garut Kota, Karangpawitan, dan Wanaraja.
Reses ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat. Sejak awal acara, warga tampak aktif menyampaikan berbagai permasalahan serta masukan yang dinilai mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi Partai Demokrat Endang Saepudin menyampaikan bahwa tingginya partisipasi warga menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap peran legislatif dalam memperjuangkan kebutuhan di daerah.
“Alhamdulillah, antusias masyarakat luar biasa. Hampir 150 warga dari tiga kecamatan hadir dan menyampaikan aspirasi secara langsung. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan,” ujarnya.
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan penanganan banjir. Warga menilai daya tampung saluran air atau solokan di sejumlah wilayah sudah tidak memadai, sehingga setiap hujan deras kerap menimbulkan genangan hingga banjir.
“Keluhan banjir ini hampir disampaikan oleh semua perwakilan warga. Solokan yang sempit dan dangkal menjadi penyebab utama. Ini harus menjadi prioritas,” kata dia.
Selain banjir, persoalan drainase dan kondisi jalan rusak juga menjadi keluhan krusial yang banyak disuarakan masyarakat. Warga berharap adanya perbaikan infrastruktur dasar agar aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari dapat berjalan lebih lancar dan aman.
Tak hanya itu, dalam reses tersebut juga mencuat permohonan dari salah satu desa yang mengusulkan percepatan perubahan status dari desa persiapan menjadi desa definitif. Menurut warga, status tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, anggota DPRD Garut Fraksi Demokrat menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan dijadikan bahan perjuangan di tingkat legislatif.
“Untuk pengajuan hasil reses ini, kemungkinan akan diusulkan untuk program tahun 2027. Pengusulan melalui SPD diperkirakan mulai Februari atau Maret mendatang,” jelasnya.
Ia pun berharap seluruh aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan, sehingga benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di lapangan.(San)
