WARTAGARUT.COM – Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut mendorong penguatan literasi politik, kesadaran ideologi, dan kecakapan bermedia digital untuk melindungi generasi muda dari paparan ideologi kekerasan ekstrem.
Upaya tersebut dibahas dalam Seminar Nasional bertema POLICA (Political Literacy and Ideological Awareness) Berbasis Media Sosial sebagai Bela Negara Generasi Muda dalam Menangkal Ideologi Kekerasan Ekstrem di Kabupaten Garut, Sabtu, 29 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Rektorat IPI Garut Lantai 2, Jalan Terusan Pahlawan Nomor 32, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, itu menghadirkan akademisi, pemerintah daerah, dosen, serta ratusan peserta didik dari kalangan SMA dan SMK.
Seminar tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.H., S.I.P., S.AP., S.Pd., M.Si., M.H., CPM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Drs. Nurrodhin, M.Si., serta jajaran akademisi UPI dan IPI Garut.
Wakil Rektor IV IPI Garut, Dr. Asep Suparman, M.Pd., yang mewakili Rektor IPI Garut Prof. Dr. Nizar Alam Hamdani, M.M., M.T., M.Si., M.Kom., menilai seminar tersebut menjadi bagian dari ikhtiar lembaga pendidikan untuk menjaga generasi muda dari pengaruh ideologi kekerasan ekstrem yang berkembang melalui ruang digital.
Menurut Dr. Asep, perkembangan media sosial yang berlangsung sangat cepat dan terbuka membuat dunia digital tidak hanya menghadirkan manfaat, tetapi juga berbagai risiko. Percikan persoalan yang muncul di media sosial, kata dia, dapat membawa dampak hingga kehidupan nyata.
“Kegiatan seperti ini tentu saja menjadi upaya atau ikhtiar kita untuk menjaga generasi muda dari ideologi kekerasan yang ekstrem, supaya tetap mempertahankan keutuhan bangsa,” ujarnya.
Ia menegaskan, kampus tidak dapat menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada pemerintah. Lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan kesadaran terhadap bahaya ideologi ekstrem melalui proses pembelajaran sehari-hari.
Dr. Asep mengatakan, pendidikan tentang penggunaan media sosial yang sehat tidak hanya dilakukan melalui seminar. Para dosen juga dapat menyisipkan pesan persatuan, toleransi, dan kesadaran ideologi dalam kegiatan diskusi maupun pembelajaran di kelas.
Meski kegiatan POLICA saat ini masih menjangkau beberapa ratus peserta didik dari SMA dan SMK di Kabupaten Garut, ia berharap langkah tersebut dapat memberikan dampak lebih luas.
“Tidak ada langkah kecil yang sia-sia selama kita mau berkontribusi,” katanya.
Sementara itu, Prof. Dr. Cecep Darmawan menilai ancaman ekstremisme melalui media sosial memiliki tingkat risiko yang besar karena karakter ruang digital yang terbuka dan mudah diakses.
Menurutnya, generasi muda menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian serius karena berada dalam fase pencarian identitas.
Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan propaganda apabila anak muda tidak memiliki kemampuan literasi yang memadai.
“Anak-anak muda sangat mudah dipengaruhi karena masih usia mencari identitas,” ujar Prof. Cecep.
Ia menjelaskan, persoalan ekstremisme bukan semata-mata berkaitan dengan Kabupaten Garut. Namun, fenomena tersebut menjadi isu yang lebih luas karena generasi muda sering menjadi sasaran propaganda kelompok yang ingin memperluas pengaruhnya melalui internet.
Prof. Cecep menekankan pentingnya membedakan antara kritik dan propaganda. Menurut dia, propaganda biasanya mengandung unsur provokasi dan ajakan yang dapat mendorong seseorang mengikuti pandangan tertentu tanpa proses berpikir kritis.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap konten yang meminta pengguna untuk langsung menyebarkan informasi. Selain itu, akun yang identitasnya tidak jelas serta penggunaan rekayasa teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), juga perlu menjadi perhatian.
Untuk membangun ketahanan generasi muda, Prof. Cecep mendorong peningkatan literasi digital sekaligus keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pencegahan ekstremisme tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Kesbangpol atau pemerintah.
Akademisi, pelaku usaha, pemerintah, komunitas, hingga media perlu mengambil peran melalui pendekatan kolaboratif.
“Seluruh komponen harus aktif. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga akademisi, pebisnis, komunitas, termasuk media,” katanya.
Hal senada disampaikan Wakil Rektor I IPI Garut, Dr. Galih Abdul Fatah Maulani, M.Kom. Ia menyebut perkembangan ruang digital membuat persoalan literasi menjadi semakin penting, terutama karena anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang aktif menggunakan media sosial.
Menurut Dr. Galih, kemampuan digital tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menggunakan teknologi. Generasi muda juga harus memiliki kemampuan memahami informasi serta membangun ketahanan dalam menghadapi berbagai konten digital.
“Tidak hanya digital skill yang harus dibangun, tetapi juga information literacy dan resilient digital,” ujarnya.
Salah satu pesan sederhana yang didorong dalam kegiatan tersebut adalah prinsip “saring sebelum sharing”. Peserta diajak untuk tidak langsung menyebarkan informasi sebelum memahami sumber, isi, dan dampak dari konten yang diterima.
Dr. Galih menjelaskan, kampus juga memperkenalkan pendekatan teknologi untuk membantu mengidentifikasi karakter suatu konten. Salah satu yang dibahas adalah platform digital Veripack yang dapat digunakan untuk membantu proses penyaringan dan klasifikasi konten.
Ia menegaskan bahwa bela negara di era digital tidak selalu berkaitan dengan pendekatan militeristik. Bagi mahasiswa dan generasi muda, kemampuan mengendalikan jari dan emosi saat berinteraksi di media sosial juga menjadi bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara.
Menurut Dr. Galih, kolom komentar dan ruang diskusi digital tidak boleh sampai mengendalikan emosi penggunanya. Justru generasi muda harus mampu menjaga sikap, memeriksa informasi, dan menghindari penyebaran konten yang dapat memperbesar konflik.
Ia berharap kegiatan POLICA dapat meningkatkan kesadaran peserta terhadap ruang digital yang setiap hari mereka gunakan.
Tingginya konektivitas teknologi, menurutnya, harus diimbangi dengan kemampuan memahami serta menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.
Dua fakta penting dari seminar tersebut menunjukkan bahwa ancaman di ruang digital tidak selalu datang dalam bentuk konten yang secara terang-terangan menyebut kekerasan.
Propaganda dapat hadir melalui provokasi, akun yang tidak jelas, ajakan untuk langsung memviralkan informasi, hingga penggunaan teknologi rekayasa.
Insight kedua, konsep bela negara di era digital dapat dimulai dari tindakan sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, mengendalikan emosi ketika berkomentar, memperkuat toleransi, dan menyebarkan informasi yang bermanfaat merupakan bagian dari upaya menjaga ruang digital tetap sehat.
Melalui POLICA, IPI Garut berharap literasi politik dan kesadaran ideologi dapat menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh propaganda, sekaligus mampu menjadikan media sosial sebagai ruang yang produktif, kritis, dan bertanggung jawab.***
