PENA GARUT.COM-Bandung-Keberadaan berita tidak akurat alias hoaks di media sosial maupun media massa kini menjadi ancaman serius bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Diskominfo Jawa Barat menegaskan, arus informasi yang tidak terkendali bisa merusak reputasi penyelenggara negara jika tidak segera ditangani.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Komdigi RI tahun 2024, ribuan konten hoaks beredar di media sosial dan seringkali luput dari perhatian publik maupun otoritas.
“Hoaks bukan hanya mengaburkan fakta, tapi juga membuat masyarakat bingung dan ragu terhadap pemerintah. Jika dibiarkan, ini bisa menghambat solusi atas masalah penting,” ujar Adi dalam sambutan acara IKP Talks #7 bertajuk “Pemetaan Isu & Opini Publik: Peran Media Monitoring Bagi Kehumasan Pemerintah Itu Penting” pada Kamis (31/7/2025).
Adi menegaskan bahwa humas pemerintah harus memiliki kemampuan teknis dan strategis dalam melakukan pemantauan media, bukan sekadar mengetahui topik yang sedang tren.
“Humas harus bisa membaca data, merancang respons cepat, dan menyampaikan informasi yang terverifikasi. Setiap pernyataan harus berbasis data dan bukti,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas wilayah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota, untuk memastikan pesan pemerintah sampai ke masyarakat secara akurat dan efektif.
Dalam sesi IKP Talks, para peserta dibekali ilmu praktis soal media monitoring oleh Virgana Targa Sapanji, Dosen Sistem Informasi Universitas Widyatama Bandung. Virgana mendemonstrasikan penggunaan berbagai alat pemantauan berita, mulai dari Google Trends, Google News, hingga platform berbayar.
“Perangkat humas wajib memantau pemberitaan lokal dan tanggapan netizen, terutama komentar negatif. Itu harus segera ditangani agar tidak melebar,” jelas Virgana.
Ia menambahkan, respon cepat adalah kunci meredam isu negatif. “Kontrol isu sebelum membesar, sampaikan jawaban tepat, dan buat strategi komunikasi yang konsisten,” katanya.
Virgana juga mengingatkan pentingnya menelusuri arsip berita lama yang bisa kembali muncul seiring isu baru, agar tidak terjadi kontradiksi dalam komunikasi publik.
Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar, Viky Edya, berharap wawasan dari IKP Talks ini bisa diimplementasikan oleh humas pemerintah daerah guna memperkuat reputasi positif Jawa Barat di mata publik.
