PENA GARUT.COM– Seleksi direksi baru PDAM Tirta Intan Garut yang digelar usai pemecatan tiga direksi sebelumnya, menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Relawan Baraya Putri, yang merupakan tim pemenangan pasangan Syakur Amin Makki dan Putri Hasniati dalam Pilkada Garut 2024.
Ketua Relawan Baraya Putri, Aden Aang, dengan tegas menyatakan bahwa proses seleksi direksi PDAM harus bersih dari kepentingan politik, khususnya praktik “bagi-bagi jabatan” yang kerap terjadi usai kontestasi politik.
“Kita sepakat dengan Gubernur Dedi Mulyadi yang akan membersihkan BUMD di daerah dari tim sukses,” ujar Aden saat ditemui di Garut, Sabtu (24/5).
Menurut Aden, profesionalisme dalam penunjukan direksi PDAM sangat krusial mengingat lembaga tersebut menyangkut pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
“PDAM ini BUMD yang memegang hajat hidup orang banyak, kita ingin PDAM dikelola profesional dan memberi manfaat bagi masyarakat Garut,” tegasnya.
Aden menambahkan bahwa dirinya dan relawan lain siap mengawal jalannya proses seleksi yang kini tengah dilakukan oleh tim independen bentukan Pemkab Garut. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggung jawab moral para relawan kepada pasangan Syakur-Putri yang mereka menangkan dalam pilkada.
“Kita punya tanggung jawab moral menjaga Syakur-Putri bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, termasuk dalam seleksi direksi PDAM,” kata Aden.
Dia pun menyinggung soal dugaan politik balas jasa yang terjadi di masa lalu dalam penunjukan direksi PDAM Garut, yang menurutnya menjadi pelajaran penting untuk tidak diulangi.
“Syakur-Putri harus belajar dari kesalahan sebelumnya. Jangan sampai jabatan direksi jadi alat bayar utang politik,” ujar Aden.
Aden juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap minimnya manfaat PDAM yang dirasakan oleh masyarakat Bayongbong, tempat mata air utama PDAM berada.
“Mata air paling besar yang digunakan PDAM itu ada di Bayongbong, tapi masyarakat Bayongbong seperti tidak merasa kehadiran PDAM,” keluhnya.
Dengan pernyataan ini, para relawan berharap agar seleksi direksi PDAM Garut bisa menjadi titik balik bagi pembenahan BUMD agar benar-benar berpihak pada pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
